55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 3. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 20 Tahun 2003; UU No 9 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 1990; PP No 19 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PERMENAG No 3 Tahun 1983; PERDA Kota Cimahi No 10 Tahun 2014. (PP) NO. A/LHP/XVIII. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 2010. 116, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 65 Tahun. 3 Tahun 2012 . 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2005 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas. G Jalan Dr. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. ABSTRAK. Tipe Dokumen. 52. dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai. 35 Tahun 2008; UU No. PP No. Tipe Dokumen. E. Penyelenggara Sistem Elektronik, terdaftar di Kementerian Kominfo melalui Tanda Daftar no. UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 17 Tahun 2003: UU No 1 Tahun 2004: UU No 25 Tahun 2004: UU No 33 Tahun 2004: UU No 28 Tahun 2009: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 109 Tahun 2000: PP No 23 Tahun 2005. PERATURAN. Tipe Dokumen. 50 Tahun 2007; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3 Tahun 2007, PP No. 55 Tahun 2016 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 17 Tahun 2003; UU No. Presiden Nomor 22 Tahun 2005; Mengingat : 1. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. Permenkes Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi 3. 23 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2007;NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. 35, LN. NOMOR 55 TAHUN 2005 . Tipe Dokumen. METADATA PERATURAN. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengembangan Sistem. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. pdf. Peraturan Pemerintah No. Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 4. 1. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. T. pengelolaannya (sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 5950, LL SETNEG : 29 HLM. 55, LN. PP No. go. PERATURAN PELAKSANAAN . 4575); PP No. 70 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2010; PP. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021. 1 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2019, PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. (PP) NO. 12. 12 Tahun 2019; PP No. 23, LN. 2005. 7 Tahun 2000; UU No. 2005 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. 118 bertambah sebesar Rp 26. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. PP No. UU; PERPPU; PP; PERPRES;. Sumsel. 27 Tahun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 51 Prp. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga. PP. 2005 No. (PP) NO. 109 Tahun 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13 Tahun 2014. Judul. Diubah dengan : PP No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. . PP No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 38 Tahun 2007; PP No. 2015 No. Permenkes Nomor 10 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik. 19 Tahun 1997; UU No. NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Judul. 55 tahun. Diubah dengan: PP No. 25 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 793. 55, LN. Definisi Pemerintah Daerah juga digunakan di dalam. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera. File name PP_No. 25 Tahun 2000; UU No. PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 48 Tahun 2021 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 35, LN. 108 Tahun 2014: Tentang. 2005 No. 9 Tahun 1956, UU No. Tahun. Judul. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan. 128, TLN No. 23 tahun 2018 yang sebelumnya mengatur mengenai PPh final 0,5%. 57 Tahun 2005 Hibah Kepada Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 55 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2003, UU No. 55 Thn 1993";. 34 Thn 2005"; Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24 Tahun. Lampung Tengah No. 4587, LL SETNEG : 45 HLM. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 110, TLN No. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan penyelenggara sebagai unsur perangkat pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 PP No. NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : :. PP No. Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. 136, TLN No. 71 Tahun 2010, PP No. 55 tahun 2007 Pasal 9 ayat 3), dilakukan oleh Menteri Agama. 57, LN. PP No. Sumatera Selatan No. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. (PP) NO. 334. 48, TLN No. T. 55_Tahun_2005_Tentang_Dana_Perimbangan. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2005. 8 Tahun 1965; UU No. 2010 No. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 54 Tahun 2010 jo PP No. 4489 LL SETNEG : 41 HLM. 48, TLN No. Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 1 Tahun 2004, UU No. Beberapa ketentuan diubah yaitu : Pasal 1 diubah; Pasal 2 diubah; dan di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu). 17 Tahun 2003; 5. 17 Tahun 2003, UU No. Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 28 Tahun 1999; 2. Dalam upaya penyesuaian terhadap ketentuan PP No. 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2020; PP No. PP No. Jenis. Teminabuan-Ayamaru Kompleks Kantor Bupati Sesna, Distrik Teminabuan , Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat 98216. Wahidin Raya No. Tipe Dokumen. 31 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian, Pengurusan,. 56, LN. 4575 LL SETNEG : 32 HLM. 4 Tahun 2020; Permenkeu No. 109 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. UU No. 59 Tahun 2007, perlu membentuk PERDA tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan. Sukoharjo No. METADATA PERATURAN. PP No. PP No. Mengingat : 1. ABSTRAK: a. 4531 LL SETNEG : 8 HLM. Pemerintah Daerah. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pend.